Kamis, 16 April 2009

KPU & Presiden Mangkir


kolom Naim Emel Prahana
RAKYAT semakin salah manakala memilih calon wakilnya dan pemimpin (presiden) bangsa ini. Bayangkan betapa serius dan prihatinnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi ganjalan pelaksanaan pemilu 2009 yang baru saja usai hari pencontrengannya.
Ketika sikap serius dan prihatin itu sudah menjadi komoditas politik untuk memperoleh simpati rakyat dalam pemilu dan khususnya pilpres 2009, Juli 2009 mendatang. Pada kenyataannya (terbukti) itu hanyalah sandiwara, pemanis rayuan terhadap rakyat atau hanya life serivce belaka. Kenapa demikian? Itu disebabkan baik KPU maupun presiden (SBY) sebagai tergugat masalah kisruhnya DPT, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/4/) kemarin ternyata ’mangkir’ alias tidak datang.
FX Arief Poyuono sebagai salah satu korban kisruhnya DPT pemilu 2009 berasal dari Citizen Law Suit menggugat KPU dan presiden mewakil Mendagri adalah wakil dari dua ratus jutaan penduduk Indonesia yang lenyap begitu saja selama pemilu 2009 ini (tidak masuk DPT). Kenyataan pahit yang diterima warga yang berhak memberikan suaranya di pemilu 2009 sungguh menyakitkan.
Rakyat sakit semakin parah, ketika mereka ingin menggunakan hak pilihnya, KPU dan pemerintah menghilangkan daftar namanya sebagai penduduk secara mendadak via DP. Ketika rakyat tak ingin menggunakan hak pilihnya, MUI menghadang rakyat dengan mengharamkan golongan putih (golput) alias warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Kepada siapa rakyat mengadu ketika statusnya sebagai warganegara asli Indonesia begitu saja didelete dari DPT, kendati mengantongi KTP, rumah tetap, dan asal-usul yang jelas. “Sungguh menyakitkan pemilu 2009 yang cxentyang prenang itu!” Ketidak hadiran KPU dan presiden dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat kemarin (Kamis, 16/4) merupakan preseden buruk bagi pemimpin Indonesia yang akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden kedua kalinya di republik ini. Siapakah yang salah dalam kasus tersebut?
Apakah rakyat yang memilih Partai Demokrat dan SBY sebagai presiden dalam pemilu 2009 dan pilpres 2009 mendatang, juga harus diminta pertanggunganjawabannya? Atau hanya KPU sampai kepada KPPS?
Barangkali, masih ada harapan bangsa ini untuk mendapatkan figur pemimpin yang bukan bisnisman politik atau bukan hanya mengumbar kata-kata melalui media massa. Tapi, siapa mereka? Oh God, help Nation and this Country is to gets leader genuinely leader honest, fair, clean and believe in.
Bangsa ini sedang terpuruk moral dan mentalnya, semua saling merusak tatanan kebangsaan dan jiwa nasional yang ditanamkan oleh para pejuang dan proklamator tahun 1945. dengan senyum diumbarkan di podium dan berbagai media cetak dan elektronik, maka senyum itu kini menjadi pedang tajam yang membunuh jutaan orang Indonesia yang dihilangkannya hak pilih mereka.
Belum lagi suara mereka hilang saat pemungutan suara di TPS dibaca, karena dirampok oleh caleg yang sangat dominan premanismenya. Semoga kesalahan dan dosa yang diperbuat para pemimpin dapat diampuni dan menjadi jembatan penyadaran dirinya sebagai warganegara yang baik, tidak membunuh dan memakan warganegara yang lain. Seperi dalam pemilu 2009 ini. Hadirlah presiden di persidangan.