Oleh Naim Emel Prahana
“Seandainya saya jadi presiden. Waduh, Mak banyak yang sudah segera saya wujudkan, termasuk membangun kerajaan keluarga yang baru lengkap dengan semua asesories kemewahan istana keluarga. Demikian juga, jika suatu ketika saya menemukan bungkusan berisi uang sebanyak seratus miliar di tengah jalan. Sudah banyak rancangan yang akan langsung diwujudkan. Termasuk juga, di dalamnya menggaet semua elemen masyarakat untuk memilih saya untuk menjadi ketua di semua organisasi. Setidak-tidaknya menjadi penasihat atau pembina. Kan
Tarikan nafas hanya sepanjang langkah dan istirahatnya kita. Sepanjang nafas masih dihela sepanjang itu juga prilaku banyak yang diburu. Salah satunya adalah alasan; kenapa saya berbuat demikian dengan teori “kambing hitam’. Maka, cita-cita yang sudah menggayut di dalam benak pikiran dan nafsu duniawi segera diwujudkan.
Sepanjang perjalanan usia saya di sini. Kalau ditulis dalam novel, cerpen dan karya sastra atau karya populer lainnya. Saya sudah pasti mempunyai puluhan rak buku perpustakaan, belum lagi poster publisitas karya saya. Sudah barang tentu, profil saya dengan materi karya pribadi itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Orisinilitasnya hanya separuhnya dari kebenaran—mybe.
kehidupan masyarakat-masyarakat di dunia penuh dengan prilaku-prilaku yang sedang, berkembang dan maju dalam proses sejarah perjalanan anak manusia dan makhluk binatang. Dahulu kala; baik di zaman purbakala, zaman batu, dan zaman besi. Prilaku sesuai dengan kenyataan alam lingkungan dan kebutuhan riil manusia dan lingkungannya.
Sekarang, prilaku sudah menjadi komoditas bisnis anak manusia di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pergaulan—interaksi sosial selalu melekat take and give (langsung maupun tidak langsung); beraturan maupun tidak beraturan. Semua orang akan lantang berkata; “Siap dikritik, apapun bentuknya!”. Tetapi setiap mereka yang lantang berteriak pada kenyataannya, akan menghabisi siapapun yang mengkritiknya dengan bermacam cara—termasuk memperalat dukun-dukun dan akhli nujum yang di zaman teknologi maju saat ini, juga menjadi bidang profesi yang menggiurkan.
Misalnya, semula alat-alat bantu program Keluarga Berencana (KB) dimaksud tujuannya untuk menjaga stabiulitas kesejahteraan, ekonomi dan sosial keluarga masyarakat bangsa Indonesia
Apakah suami harus mengontrol dan mengawasi isteri setiap saat dengan memeriksa semua bentuk dan jenis obat yang ada di rumah. Tapi, apakah seorang suami yang bertanggungjawab secara dunia akhirat kepada keluarganya (termasuk isterinya) akan mengetahui isterinya telah melakukan suntik KB di luar tanpa izin dan memberitahukan dirinya? Astaqfirullah!
Keluarga rumah tangga zaman teknologi canggih dewasa ini sudah menjaid bagian dari komoditas bisnis yang bidang transaksi bisnisnya beraneka ragam. Seperti perusahaan-perusahaan. Baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara. Semua bertujuan mencari keuntungan untuk dinikmati, dengan cara menghalalkan banyak cara yangs ebenarnya haram dilakukan.
Oleh karenanya, wajar saja mengutip inti sebuah khutbah khotib di sebuah masjid Jumat lalu. Khotib Jumat mengatakan, orang mukmin itu apabila sudah memenuhi dua syarat utama dan pertama. Kedua syarat itu katanya, seorang Islam bagu dikatakan ‘mukmin’ apabila sudah mendapat ridho Allah (apapun kegiatan dan perbuatannya). Kedua, apabila Alqur’an sdegenap kandungan isi dan maknanya sudah menyatu dalam kalbunya. “Itulah seorang mukmin!” kata Khotib Jumat minggu lalu.
Kaitan dan kaidahnya dengan kehidupan berbangsa saat ini, sangat kuat sekali. Pertama, pemerintah itu menjalankan roda pemerintahannya adalah untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Tidak ada kata kecuali tidak ada alasan pengecualian karena komoditas bisnis para pejabat dan kroni para pengusaha dan penguasa. Apalagi perusahaan negara seperti PT Telkom, PT PLN, PT Pertamina, Perum Bulog, PT KA dan sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD), seperti PDAM, Bank Daerah, Koperasi Korpri atau koperasi PNS di lingkungan kantor pemerintah daerah dan sebagainya.
Banyak para penyelenggaranya yang sangat paham tentang keinginan, kebutuhan dan harapan riil rakyat, diplesetkan pola pelayanannya. Pelayanan publik (rakyat) yang digembar-gemborkan, hanyalah alibi untuk membungkus apa yang mereka nikmati di balik pelaksanaan upaya dan usaha bisnis melalui komoditas lembaga resmi pemerintah.
Misalnya PT Pertamina—sangat ditandai publik, jika sudahg membuat langklah-langklah dan rencana menaikkan harga. Maka, tingkah laku yang disodorkan ke publik beraneka ragam. Misalnya, harga minyak mentah dunia, kondisi ladang-ladang minyak di Timur Tengah tidak labil dan hutang negara ke negara asing yang sudahg mencapai atau melebihi ambang batas. Namun, prilaku yang dikomulatifkan selama ini adalah prilaku ‘kelangkaan’ BBM di pasaran. Kalau dibilang aneh, kok bisa. Bukankah Indonesia
Kenapa BBM harus direkayasa sedemikian rupa di pasaran, sehingga kebutuhan rakyat tidak dapat dipenuhi secara minimal, karena kelangkaan BBM itu pun disertai dengan meroketnya harga BBM. Permainankah masalah tersebut? Pejabat yang menanganinyalah yang tahu, jika mereka itu benar-benar memahami kalau diri mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan.
Demikian pula dengan PT (pesero) Perusahaan Listrik Negara (PLN)—jika mau menaikkan tarif bulan Januari 2010 mendatang (atau tinggal sebulan lagi). Kenapa harus membuat gejolak menjadi krisis listrik. Byar pyet menjadikan konsumen mengalami kerugian sangat besar. Pemadaman tanpa aturan dengan alasan pemeliharaan mesin PLTU Tarahan, sepertinya adaah paket rekayasa dari serangkaian proses menjelang kenaikan tarif listrik Januari 2010.
Kenapa harus bertingkah laku aneh? Transparan sajalah, kalau niat dan renacana kenaikan sudah tidak bisa ditunda lagi. Tapi, jangan tidak cara prilaku yang tidak baku alias tidak umum. Namun demikian, saya pahami hal itu sebagai politik pemerintah yang tidak memiliki moral dan mental menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman, terutama di alam demokrasi yang tengah mencari jati diri saat ini.
Berprilakulah yang baik, transparan, komunikatif dan efektif dalam sosialisasinya, sehingga bisa membuat rakyat (konsumen) merindukan terus pelayanan terbaik PLN tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Ketika prilaku pelayanan PLN sudah saling jatuh cinta dengan konsumen (rakyat), saya pikir negeri ini mampu dengan waktu cepat ke luar dari berbagai krisis yang sudah lama terjadi dan makin menyudutkan kehidupan rakyat Indonesia
Semua makhluk di alam semesta ini dapat kita bohongi, termasuk orangtua, anak dan isteri, apalagi tetangga. Tetapi, ingatlah bahwa diri kita dan hanya Tuhan yang tidak mampu kita bohongi, kembalilah ke fitrah, agar bangsa ini menjadi benar-benar besar seperti slogan dan pernyataan para pejabat selama ini. I Love You Full.
-------catatan. Pak redaktir Opini, tolong sih foto gua yang dikirim beresama opni ini dimuat, terima kasih, Pak.
Golkar Semakin Ditinggalkan Rakyat
Oleh Naim Emel Prahana
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) pasca Ketua Umumnya, Ir Akbar Tandjung rada-rada mirip dengan pameo “ hidup segan, mati tak mau”. Tentu, banyak yang bertanya, kenapa demikian. Tentu, sejak Akbar Tandjung dikebiri oleh Surya Paloh dan Aburizal Bakrie di Bali (dalam Munas VII), jati diri Golkar yang poernah menguasai hidup hajat orang Indonesia
Konflik di internal partai mencuat di mana-mana, perseteruan dengan pemerintah hanyalah taktik dan strategi elite-elite partai, untuk melindungi kepentingan bisnis dan kelompoknya. Kader-kader partai hanya dijadikan kambing congek. Disuruh berteriak, disuruh berdemontrasi, disuruh melakukan perang dengan pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah.
Tetapi, diam-diam elite Golkar yang segelintir itu mengambil keuntungan dari hiruk pikuk politik partai tersebut. Pimpinan partai tingkat provinsi sudah menjadi tokoh dictator dengan politik adu dombanya, dengan politik pemearsaannya terhadap kader-kader di tingkat bawahnya. Pemecatan, penggulingan, aksi boikot pimpinan ditingkat kabupaten/kota, semua dirancang oleh ketua DPD I—pada hakekatnya hanya untuk menguras potensi dan materi kader sendiri.
Dalam Munas ke VIII di Pekanbaru, Riau kader Golkar pemilih dan punya hak suara tidak punya pilihan lain untuk menentukan, siapa figur Ketua Umum (Ketum) yang akan mereka pilih. Dua kandidat papan atas (Surya Paloh dan Aburizal Bakrie) yang diyakini (waktu itu) akan memenangi pemilihan ketua. Sejak lama dikenal luas adalah sosok pro dan lebih dekat dengan pemerintah. Padahal, sebenarnya keinginan kader Golkar adalah ke luar dari cengkraman pro pemerintah.
Jika keduanya terpilih, sudah dipastikan konflik dua kubu. Kubu pro pemerintah dan kubu kontra pemerintah akan selesai. Sebab, apapun yang terjadi, baik Aburizal Bakri maupun Surya Paloh adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan, sudah tentu tidak akan melepaskan diri mereka dari pemerintah. Sayangnya, Tomy Suharto dan Yuddy Chrisnandi tidak mau meladeni gebyar Surya Paloh dan Ical ‘Aburizal Bakrie” yang menaburkan uang di arena Munas VIII.
Jika terjadi taburan perang uang sebagaimana kita dengar dari peserta Munas VIII Pekanbaru, Riau. Tidak mustahil Tomy dan Yuddy akan menjadi figure yang sangat refresentatif untuk mengalahkan dua top figur tersebut. Nampaknya, Tomy lebih matang berpikir dan bertindak, apalagi hal-hal seperti Munas VIII Golkar tersebut. Pada akhirnya, kader Golkar yang memilih Ical sebagai ‘ketum’ harus gigit jari. Karena kampanye yang dilontarkan Ical dan tim suksesnya adalah untuk beroposisi terhadap pemerintah di bawah pimpinan SBY—Boediono.
Saya pernah menuliskan tentang pasca Munas VIII Golkar yang memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Ical, Golkar akan lebih mendekatkan diri kepada pemerintah. Kendati setelah tulisan saya itu dipublisir, dibantah oleh pengurus Golkar Lampung. Namun, kenyataannya apa sekarang? Golkar tetap berkoalisi dengan pemerintah dengan status yang lebih rendah dibandingkan koalisi Golkar dengan pemerintah 1999—2009.
Kita melihat, Golkar yang menyodorkan Agung Laksono untuk menduduki salah satu jabatan menteri (Kesra, red) merupakan cerminan Golkar telah kehilangan kepercayaan diri, termasuk harkat dan martabat sebagai parpol besar dengan segudang kader-kader yang potensial di berbagai lini kehidupan. Berulang diingatkan, bahwa banyak kebijakan dan putusan partai merupakan putusan dan kebijakan ketua (pimpinan) belaka.
Dengan keputusan Ical ‘Golkar’ untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, bukan hanya langkah mundur, tetapi akan mempertajam intrik dan konflik internal partai di masa akan dating. Apalagi, kader Golkar sebagai pimpinan lembaga legislative hasil Pemilu 2009 lalu. Paling banter hanya wakil ketua DPRD. Sungguh mengenaskan dan menyakitkan seluruh kader parpol. Tapi, suasana sakit itu hanya dirasakan kader partai, sementara pimpinan partai tetap berleha-leha. Tetap dapat melindungi usaha bisnis mereka melalui koalisi dengan pemerintah.
Sekarang ini, Golkar bukanlah parpol besar di negeri ini, kendati perolehan jumlah kursi di DPR—RI masih diurutan kedua setelah Demokrat. Tetapi, Golkar sudah tidak punya taring dan kekuasaan apapun secara umum. Yang ada adalah kekuasaan secara pribadi atas nama ketua-ketua partai. Akbar Tandjung pun terkecoh ketika Munas VIII Golkar berlangsung di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu. Akbar meyakini kalau ia mendukung Ical jadi Ketum, Golkar akan berubah dan makin maju. Harapan Akbar pun pupus oleh kebijakan dan keputusan Ical untuk berada dalam genggaman Partai Demokrat.
Slogan pro rakyat Golkar selama ini, tidak pernah ada pada diri Aburizal Bakrie—yang ia bawa selama ini adalah sebagai menteri—pemabantu presiden, termasuk pada diri Agung Laksono, Fahmi Idrism termasuk pada diri Alzier Dianis Thabrani. Pro rakyat yang dimaksud nyaris tidak pernah ada. Mereka asyik dengan permainan masing-masing di level mereka. Rakyat hanya disodorkan pernyataan-pernyataan dan mobilisasi format bantuan-bantuan sebagai pemancing slogan pro rakyat.
Itulah demokrasi di dalam tubuh Golkar yang sebenarnya tidak ada demokrasi di dalam tubuh Golkar. Golkar masih memegang teguh prinsip kronisme, nepotisme dan materisme (KKM). Semua persoalan dianggap akan selesai jika materi sudah diberikan. Ternyata, prinsip itu bertentangang dengan perkembangan dan kemajuan zaman saat ini. Sebab, rakyat membutuhkan realitas ketimbang slogan dan pernyataan.
Mengutip apa yang dikatakan M Sobari (Budayawan) beberapa waktu lalu di layer televise, lebih kurang begini “SBY itu baik, ia memperhatikan hati nurani, ia membawa perasaan. Tapi, rakyat itu butuh apa yang bisa dilihat dan di raba. Karena hati nurani dan perasaan itu kan milik yang di atas,” kata M Sobari.
Sekarang bagaimana mengembalikan kebesaran Golkar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan bangsa ini? Jawabannya ada pada kader-kader Golkar sendiri. Ketika ketuanya (pimpinannya) ke luar dari komitmen, maka kader partai berhak mencopotnya. Tidak ada yang harus ditakutkan, dan bukan untuk berkelahi, tetapi untuk kemajuan harus ada evaluasi karya dan program kerja.
